##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
Downloads
Main Article Content
Abstract
Pelayanan publik merupakan cerminan langsung dari kualitas birokrasi, terutama dalam konteks pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak interaksi dengan masyarakat, termasuk dalam hal perizinan usaha mikro. Namun, pelayanan birokrasi sering kali diwarnai dengan masalah prosedural, keterbatasan komunikasi, dan rendahnya responsivitas, yang pada akhirnya menghambat kemudahan berusaha di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam perilaku birokrasi dalam proses pelayanan perizinan usaha mikro, serta mengidentifikasi pola, hambatan, dan dinamika interaksi yang terjadi antara aparatur dan pelaku usaha. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, yang dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku birokrasi ditandai oleh dominasi prosedur formal, rendahnya keterbukaan informasi, variasi sikap personal aparatur, serta adanya diskresi dalam pengambilan keputusan pelayanan. Hambatan struktural dan budaya organisasi turut memperkuat ketidakefisienan layanan, sementara persepsi pelaku usaha menunjukkan adanya pengalaman ambivalen terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori street-level bureaucracy dengan mengusulkan dimensi baru berbasis konteks sosial-kultural birokrasi lokal, serta memberikan implikasi praktis dalam merancang kebijakan pelayanan publik yang lebih adaptif, etis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat usaha mikro.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Arsyad, M., & Ahmad, S. (2024). Reinterpretasi teori street-level bureaucracy dalam pe-layanan publik di wilayah Indonesia ti-mur. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 11(1), 34–50.
Asrijal, A., Amirullah, A., & Wahab, H. (2020). Kualitas pelayanan publik dalam per-spektif budaya organisasi dan etika birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Admin-istrasi, 17(1), 34–45. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.401
Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
Boyne, G. A. (1998). Public choice theory and local government: A comparative analysis of the UK and the USA. Macmillan Press.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Re-search in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative descriptive methods in health science re-search. HERD: Health Environments Re-search & Design Journal, 9(4), 16–25. https://doi.org/10.1177/1937586715614171
DeWalt, K. M., & DeWalt, B. R. (2011). Partici-pant observation: A guide for fieldworkers (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: Interviews and fo-cus groups. British Dental Journal, 204, 291–295. https://doi.org/10.1038/bdj.2008.192
Guna, Y. (2024). Evaluasi perilaku birokrasi dalam pelayanan publik berbasis karak-teristik lokal. Jurnal Sosial dan Kebijakan, 9(2), 101–116.
Hakim, A., Nugroho, R., & Rizky, F. (2014). Bu-daya birokrasi dalam reformasi pela-yanan publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 14(1), 55–70.
Hutahaean, S., & Pasaribu, T. (2022). Birokrasi lokal dan konteks sosial budaya: Studi tentang perilaku pelayanan publik di Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Pemerinta-han, 13(2), 87–103.
Juita, A., Rachmawati, E., & Handayani, S. (2023). Etika pelayanan publik dalam perspektif akuntabilitas birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 23(1), 51–63.
Kurniadi, E., & Ibrahim, R. (2021). Pelayanan publik dalam perspektif usaha mikro: Studi kasus pengurusan izin usaha. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 97–108. https://doi.org/10.22146/jap.v18i2.41522
Kusumawati, A., Dwiastanti, A., & Putri, N. M. (2017). Akuntabilitas dan etika pela-yanan publik: Studi persepsi masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah desa. Jurnal Reformasi Ad-ministrasi, 4(2), 111–122.
Muriany, I. A., & Ruhunlela, F. (2021). Dimensi sosiokultural dalam pelayanan publik: Kajian street-level bureaucracy di Indone-sia timur. Jurnal Birokrasi dan Pelayanan Publik, 6(1), 72–84.
Mustikasari, A., Prabowo, H., & Dirgantara, M. R. (2024). Good governance dan kualitas pelayanan publik: Analisis indikator reformasi birokrasi di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, 11(1), 12–26.
Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness cri-teria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847
Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualita-tive data collection and analysis in mixed method implementation research.
Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Re-search, 42(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y
Prihati, A. (2018). Evaluasi perilaku birokrasi berbasis budaya organisasi dalam pela-yanan publik. Jurnal Administrasi Publik, 15(3), 207–220.
Rahman, A., Suryani, N., & Zulfikar, A. (2025). Model penguatan kapasitas etika pela-yanan publik di pemerintah daerah. Jurnal Etika Administrasi, 12(1), 1–17.
Riadi, I. (2020). Komunikasi birokrasi dan pe-layanan publik: Studi tentang efektivitas komunikasi aparatur pemerintahan dae-rah. Jurnal Komunikasi Pemerintahan, 5(2), 89–101.
Sakir, M., Harahap, R., & Yasin, H. (2023). Evaluasi implementasi pelayanan perizi-nan usaha mikro di era reformasi birokrasi daerah. Jurnal Ilmu Pemerinta-han, 10(1), 77–88.
Suasa, N. M., Widhi, I. G., & Pertiwi, A. (2020). Pengaruh praktik nepotisme terhadap profesionalisme pelayanan publik di ting-kat daerah. Jurnal Integritas dan Refor-masi Birokrasi, 8(2), 121–134.
Suharyo, U. W. (2011). Birokrasi dan pela-yanan publik: Analisis model Weberian dan street-level bureaucracy. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15(3), 245–258.
Sulila, I., Tangkudung, J., & Farhan, R. (2024). Transparansi dan efisiensi dalam layanan perizinan usaha mikro: Studi kasus di Su-lawesi. Jurnal Kebijakan Publik dan Ad-ministrasi, 15(1), 63–75.
Wahyudi, M. (2020). Maladministrasi dalam pelayanan publik: Kajian terhadap inter-nalisasi nilai etika di kalangan birokrat. Jurnal Akuntabilitas dan Pelayanan Pub-lik, 9(1), 44–56.
Zamawe, F. C. (2015). The use of NVivo soft-ware in qualitative data analysis: Ad-vantages and challenges. Malawi Medical Journal, 27(1), 13–15. https://doi.org/10.4314/mmj.v27i1.4