##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
Submitted
Aug 12, 2025
Published
Aug 13, 2025
Download
Statistic
Read Counter : 126
Download : 73
Downloads
Download data is not yet available.
Main Article Content
Abstract
Digitalisasi pelayanan publik telah menjadi salah satu pilar utama dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, implementasi layanan administrasi digital di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat menghadapi berbagai tantangan teknis dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelayanan administrasi publik berbasis digital yang diterapkan di Kecamatan Cibinong, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem digital telah mencakup beberapa jenis layanan utama dan mempercepat proses birokrasi, efektivitasnya masih dibatasi oleh rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan petugas pada mekanisme manual saat terjadi gangguan teknis. Respons masyarakat bervariasi, dengan sebagian besar warga usia produktif menunjukkan penerimaan yang positif, sedangkan kelompok rentan seperti lansia mengalami hambatan signifikan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur mengenai implementasi e-Government di tingkat lokal dengan menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat dalam merancang layanan digital. Temuan ini juga merekomendasikan peningkatan kapasitas digital masyarakat dan perbaikan koordinasi lintas sektor sebagai langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan pelayanan publik berbasis teknologi informasi di tingkat kecamatan.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
How to Cite
Widiastuti, I., Mulyaningsih, & Geohansa, A. (2025). Deksripsi Pelayanan Administrasi Publik Berbasis Digital di Kecamatan Studi Kasus Kecamatan Cibinong. Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia, 5(2), 330-338. https://doi.org/10.11594/jesi.05.02.09
References
Abdilah, R., Maulana, I., & Hasyim, A. (2019). Etika dan metode pengumpulan data lapangan: Pendekatan kualitatif. Jurnal Penelitian Sosial Humaniora, 4(2), 115–128.
Adyati, F., & Ahmad, I. (2025). Evaluasi inovasi layanan digital berbasis CIPP model: Studi pada layanan publik daerah. Jurnal Evaluasi Administrasi Publik, 13(1), 88–104.
Afrilia, R., Mulyadi, H., & Ramadhani, S. (2024). Tantangan digitalisasi pelayanan publik di wilayah tertinggal: Studi kesia-pan infrastruktur dan SDM. Jurnal Admin-istrasi Publik Digital, 9(1), 33–47.
Agustina, Y., Dini, R., & Kurniawan, T. (2024). Good governance dalam pelayanan publik digital: Kajian integratif konsep dan praktik. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan, 14(2), 77–92.
Anggraini, N., Mahmudah, S., & Dewi, T. (2022). Tantangan digitalisasi layanan publik di kecamatan: Perspektif pengguna. Jurnal Administrasi dan Ke-bijakan Daerah, 8(1), 32–47.
Aswin, A., & Sofyan, D. (2022). Kesenjangan digital di pemerintahan daerah: Sebuah kajian kritis terhadap implementasi e-government. Jurnal Reformasi Birokrasi, 6(2), 112–126.
Asy'ari, M., Rofi'ah, L., & Juwita, I. (2022). Per-sepsi keamanan digital dalam layanan publik berbasis daring. Jurnal E-Government dan Teknologi Informasi, 6(2), 101–115.
Batara, A. (2017). Good governance dan e-government: Integrasi konsep dalam tata kelola publik modern. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 6(2), 55–69.
Bhandari, R. (2023). Digital governance and the principles of good governance: A criti-cal review. Journal of Public Administra-tion and Policy Research, 15(1), 1–13.
Bulya, R., & Pribadi, H. (2024). UTAUT dan TAM dalam mengukur penerimaan teknologi digital di sektor publik: Studi komparatif pada dua kabupaten. Jurnal Teknologi Informasi Publik, 12(1), 43–58.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, per-ceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008
Farida, S., Ramli, A., & Nugroho, D. (2021). Efektivitas digitalisasi dalam interaksi antarlembaga pemerintahan lokal. Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan, 9(1), 21–35.
Gusman, I. (2024). Reformasi birokrasi digital: Evaluasi SPBE dalam perspektif kebijakan nasional. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 1–15.
Hidayat, R., Cahyono, T., & Zulkarnaen, H. (2023). Prosedur pelayanan berbasis digi-tal dan integrasi data kecamatan. Jurnal Layanan Publik Digital, 7(2), 58–72.
Kecamatan X. (2023). Laporan Tahunan Kecamatan X Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten X.
Khatib, M. A., Nuraini, D., & Fadillah, L. (2024). Menerapkan Technology Acceptance Model (TAM) dalam pelayanan publik digital: Studi kasus layanan e-KTP. Jurnal Teknologi Pemerintahan, 8(1), 71–85.
Kusuma, D., & Haryati, R. (2021). Literasi digi-tal dan keberhasilan e-Government: Studi kasus pedesaan. Jurnal Pemerintahan Daerah, 6(1), 78–91.
Maisyarah, R., Halimah, S., & Yulianto, B. (2024). Pelayanan publik digital di keca-matan: Studi empiris dan refleksi teoritis. Jurnal Inovasi Pelayanan Publik, 11(1), 45–60.
Martitah, S., Nugroho, E., & Arifin, Z. (2021). Inovasi digital berbasis masyarakat: Re-fleksi atas pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Administrasi dan Inovasi Pela-yanan, 5(1), 45–59.
Maulana, A., & Firmansyah, R. (2023). Analisis kebijakan SPBE dan implementasinya di tingkat daerah: Antara norma dan prak-tik. Jurnal Administrasi Negara, 7(3), 203–220.
Mutiarin, D., Hadi, S., & Safitri, W. (2024). Kesiapan implementasi e-Government di pemerintahan daerah: Studi multi-kasus. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 101–118.
Mutiarin, D., Hadi, S., & Safitri, W. (2024). Kesiapan implementasi e-Government di pemerintahan daerah: Studi multi-kasus. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 101–118.
Najah, N., Mahfud, R., & Zulfikar, M. (2022). Keterlibatan warga dalam transformasi digital kecamatan. Jurnal Kajian Pela-yanan Publik, 10(2), 90–108.
Pratiwi, H., & Aryani, T. (2022). Analisis ham-batan pengguna dalam mengakses layanan berbasis aplikasi desa. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 7(2), 55–69.
Prayitno, H. (2023). Digitalisasi dan aktor lo-kal: Praktik pelayanan publik digital di kecamatan sebagai studi mikro. Jurnal Administrasi dan Inovasi Publik, 8(2), 90–108.
Restianto, B., Juwita, A., & Sari, M. (2018). TAM dalam analisis perilaku masyarakat ter-hadap layanan publik digital. Jurnal E-Government Indonesia, 5(1), 15–26.
Rusadi, A., & Rahmadany, F. (2023). Teknik analisis data kualitatif dalam studi ke-bijakan publik: Penerapan model Miles dan Huberman. Jurnal Metodologi Ilmu Sosial, 5(2), 89–104.
Setyawan, D. (2024). Good governance dan tantangan transformasi digital di pemerintahan lokal. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 9(2), 140–158.
Suhindarno, B., Lestari, M., & Fikri, R. (2024). E-Government sebagai alat transformasi pelayanan publik: Perspektif teori dan praktik. Jurnal E-Gov dan Sistem Infor-masi Publik, 13(1), 21–39.
Sulistya, W., Nugroho, A., & Permana, B. (2019). Penerapan e-Government di Indo-nesia: Studi G2C, G2B, dan G2G dalam layanan digital. Jurnal Teknologi dan Administrasi Negara, 6(2), 22–37.
Syarif, A., Lestari, A., & Munir, A. (2018). Ana-lisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman: Studi pada pelayanan publik berbasis teknologi. Jurnal Metod-ologi Sosial, 4(1), 33–47.
Teguh, Y., & Kristanto, H. (2025). Evaluasi Parak Acil Online sebagai layanan daring berbasis komunitas di Kalimantan Se-latan. Jurnal Pelayanan Publik Digital, 10(1), 55–70.
Umar, H., Saleh, N., & Anisa, P. (2024). Faktor-faktor penentu keberhasilan e-government di Indonesia. Jurnal Teknolo-gi dan Pemerintahan, 12(1), 25–38.
Ummah, S., Zakaria, F., & Nugrahani, A. (2022). Evaluasi longitudinal penerimaan masyarakat terhadap e-layanan publik. Jurnal Kebijakan Publik dan Partisipasi, 9(1), 66–82.
Ummaroh, S., & Choiriyah, L. (2023). Adaptasi masyarakat terhadap pelayanan digital di kecamatan: Studi kasus dan pembela-jaran kebijakan. Jurnal Partisipasi dan Inovasi Publik, 4(1), 75–92.
Utami, F. (2023). Digitalisasi pelayanan publik: Perspektif respons pengguna lansia. Jurnal Sosial dan Teknologi, 5(1), 92–107.
Wagola, M., Idris, N., & Hafidz, R. (2023). Mikroanalisis pelayanan digital berbasis lokalitas: Tantangan dan peluang di tingkat kecamatan. Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah, 5(2), 129–144.
Wahyudi, R., Astuti, D., & Yusran, M. (2019). Observasi dan wawancara dalam riset
pelayanan publik digital. Jurnal Ilmu So-sial dan Pemerintahan, 6(1), 70–83.
Wahyudin, M. (2023). Dampak sosial digital-isasi birokrasi pada masyarakat margin-al: Studi kualitatif. Jurnal Sosioteknologi, 11(1), 43–59.
Wargadinata, W., & Tendean, H. (2024). Per-sepsi masyarakat terhadap layanan digi-tal pemerintah: Antara kepercayaan dan keterbatasan akses. Jurnal Komunikasi Pemerintahan, 6(1), 56–70.
Wargadinata, W., & Tendean, H. (2024). Per-sepsi masyarakat terhadap layanan digi-tal pemerintah: Antara kepercayaan dan keterbatasan akses. Jurnal Komunikasi Pemerintahan, 6(1), 56–70.
Yuliana, N., & Cahyani, R. (2020). Digitalisasi pelayanan publik dan ketimpangan akses teknologi. Jurnal Politik dan Pemerinta-han, 8(2), 123–137.
Adyati, F., & Ahmad, I. (2025). Evaluasi inovasi layanan digital berbasis CIPP model: Studi pada layanan publik daerah. Jurnal Evaluasi Administrasi Publik, 13(1), 88–104.
Afrilia, R., Mulyadi, H., & Ramadhani, S. (2024). Tantangan digitalisasi pelayanan publik di wilayah tertinggal: Studi kesia-pan infrastruktur dan SDM. Jurnal Admin-istrasi Publik Digital, 9(1), 33–47.
Agustina, Y., Dini, R., & Kurniawan, T. (2024). Good governance dalam pelayanan publik digital: Kajian integratif konsep dan praktik. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan, 14(2), 77–92.
Anggraini, N., Mahmudah, S., & Dewi, T. (2022). Tantangan digitalisasi layanan publik di kecamatan: Perspektif pengguna. Jurnal Administrasi dan Ke-bijakan Daerah, 8(1), 32–47.
Aswin, A., & Sofyan, D. (2022). Kesenjangan digital di pemerintahan daerah: Sebuah kajian kritis terhadap implementasi e-government. Jurnal Reformasi Birokrasi, 6(2), 112–126.
Asy'ari, M., Rofi'ah, L., & Juwita, I. (2022). Per-sepsi keamanan digital dalam layanan publik berbasis daring. Jurnal E-Government dan Teknologi Informasi, 6(2), 101–115.
Batara, A. (2017). Good governance dan e-government: Integrasi konsep dalam tata kelola publik modern. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 6(2), 55–69.
Bhandari, R. (2023). Digital governance and the principles of good governance: A criti-cal review. Journal of Public Administra-tion and Policy Research, 15(1), 1–13.
Bulya, R., & Pribadi, H. (2024). UTAUT dan TAM dalam mengukur penerimaan teknologi digital di sektor publik: Studi komparatif pada dua kabupaten. Jurnal Teknologi Informasi Publik, 12(1), 43–58.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, per-ceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008
Farida, S., Ramli, A., & Nugroho, D. (2021). Efektivitas digitalisasi dalam interaksi antarlembaga pemerintahan lokal. Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan, 9(1), 21–35.
Gusman, I. (2024). Reformasi birokrasi digital: Evaluasi SPBE dalam perspektif kebijakan nasional. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 1–15.
Hidayat, R., Cahyono, T., & Zulkarnaen, H. (2023). Prosedur pelayanan berbasis digi-tal dan integrasi data kecamatan. Jurnal Layanan Publik Digital, 7(2), 58–72.
Kecamatan X. (2023). Laporan Tahunan Kecamatan X Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten X.
Khatib, M. A., Nuraini, D., & Fadillah, L. (2024). Menerapkan Technology Acceptance Model (TAM) dalam pelayanan publik digital: Studi kasus layanan e-KTP. Jurnal Teknologi Pemerintahan, 8(1), 71–85.
Kusuma, D., & Haryati, R. (2021). Literasi digi-tal dan keberhasilan e-Government: Studi kasus pedesaan. Jurnal Pemerintahan Daerah, 6(1), 78–91.
Maisyarah, R., Halimah, S., & Yulianto, B. (2024). Pelayanan publik digital di keca-matan: Studi empiris dan refleksi teoritis. Jurnal Inovasi Pelayanan Publik, 11(1), 45–60.
Martitah, S., Nugroho, E., & Arifin, Z. (2021). Inovasi digital berbasis masyarakat: Re-fleksi atas pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Administrasi dan Inovasi Pela-yanan, 5(1), 45–59.
Maulana, A., & Firmansyah, R. (2023). Analisis kebijakan SPBE dan implementasinya di tingkat daerah: Antara norma dan prak-tik. Jurnal Administrasi Negara, 7(3), 203–220.
Mutiarin, D., Hadi, S., & Safitri, W. (2024). Kesiapan implementasi e-Government di pemerintahan daerah: Studi multi-kasus. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 101–118.
Mutiarin, D., Hadi, S., & Safitri, W. (2024). Kesiapan implementasi e-Government di pemerintahan daerah: Studi multi-kasus. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 101–118.
Najah, N., Mahfud, R., & Zulfikar, M. (2022). Keterlibatan warga dalam transformasi digital kecamatan. Jurnal Kajian Pela-yanan Publik, 10(2), 90–108.
Pratiwi, H., & Aryani, T. (2022). Analisis ham-batan pengguna dalam mengakses layanan berbasis aplikasi desa. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 7(2), 55–69.
Prayitno, H. (2023). Digitalisasi dan aktor lo-kal: Praktik pelayanan publik digital di kecamatan sebagai studi mikro. Jurnal Administrasi dan Inovasi Publik, 8(2), 90–108.
Restianto, B., Juwita, A., & Sari, M. (2018). TAM dalam analisis perilaku masyarakat ter-hadap layanan publik digital. Jurnal E-Government Indonesia, 5(1), 15–26.
Rusadi, A., & Rahmadany, F. (2023). Teknik analisis data kualitatif dalam studi ke-bijakan publik: Penerapan model Miles dan Huberman. Jurnal Metodologi Ilmu Sosial, 5(2), 89–104.
Setyawan, D. (2024). Good governance dan tantangan transformasi digital di pemerintahan lokal. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 9(2), 140–158.
Suhindarno, B., Lestari, M., & Fikri, R. (2024). E-Government sebagai alat transformasi pelayanan publik: Perspektif teori dan praktik. Jurnal E-Gov dan Sistem Infor-masi Publik, 13(1), 21–39.
Sulistya, W., Nugroho, A., & Permana, B. (2019). Penerapan e-Government di Indo-nesia: Studi G2C, G2B, dan G2G dalam layanan digital. Jurnal Teknologi dan Administrasi Negara, 6(2), 22–37.
Syarif, A., Lestari, A., & Munir, A. (2018). Ana-lisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman: Studi pada pelayanan publik berbasis teknologi. Jurnal Metod-ologi Sosial, 4(1), 33–47.
Teguh, Y., & Kristanto, H. (2025). Evaluasi Parak Acil Online sebagai layanan daring berbasis komunitas di Kalimantan Se-latan. Jurnal Pelayanan Publik Digital, 10(1), 55–70.
Umar, H., Saleh, N., & Anisa, P. (2024). Faktor-faktor penentu keberhasilan e-government di Indonesia. Jurnal Teknolo-gi dan Pemerintahan, 12(1), 25–38.
Ummah, S., Zakaria, F., & Nugrahani, A. (2022). Evaluasi longitudinal penerimaan masyarakat terhadap e-layanan publik. Jurnal Kebijakan Publik dan Partisipasi, 9(1), 66–82.
Ummaroh, S., & Choiriyah, L. (2023). Adaptasi masyarakat terhadap pelayanan digital di kecamatan: Studi kasus dan pembela-jaran kebijakan. Jurnal Partisipasi dan Inovasi Publik, 4(1), 75–92.
Utami, F. (2023). Digitalisasi pelayanan publik: Perspektif respons pengguna lansia. Jurnal Sosial dan Teknologi, 5(1), 92–107.
Wagola, M., Idris, N., & Hafidz, R. (2023). Mikroanalisis pelayanan digital berbasis lokalitas: Tantangan dan peluang di tingkat kecamatan. Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah, 5(2), 129–144.
Wahyudi, R., Astuti, D., & Yusran, M. (2019). Observasi dan wawancara dalam riset
pelayanan publik digital. Jurnal Ilmu So-sial dan Pemerintahan, 6(1), 70–83.
Wahyudin, M. (2023). Dampak sosial digital-isasi birokrasi pada masyarakat margin-al: Studi kualitatif. Jurnal Sosioteknologi, 11(1), 43–59.
Wargadinata, W., & Tendean, H. (2024). Per-sepsi masyarakat terhadap layanan digi-tal pemerintah: Antara kepercayaan dan keterbatasan akses. Jurnal Komunikasi Pemerintahan, 6(1), 56–70.
Wargadinata, W., & Tendean, H. (2024). Per-sepsi masyarakat terhadap layanan digi-tal pemerintah: Antara kepercayaan dan keterbatasan akses. Jurnal Komunikasi Pemerintahan, 6(1), 56–70.
Yuliana, N., & Cahyani, R. (2020). Digitalisasi pelayanan publik dan ketimpangan akses teknologi. Jurnal Politik dan Pemerinta-han, 8(2), 123–137.