##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
Downloads
Main Article Content
Abstract
Kolaborasi dalam penataan kawasan adalah kerja sama penting antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, partisipatif, dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan keahlian dan sumber daya bersama. Pemerintah tanpa kolaborasi tidak efektif dan sulit berkembang karena tidak bisa menyelesaikan masalah kompleks sendirian, memerlukan sinergi dengan berbagai pihak seperti masyarakat, akademisi, swasta untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam penataan kawasan penyangga utama Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas di RW 09 Kelurahan Karet Tengsin melibatkan unit-unit teknis terkait dan Stakeholder dalam mendukung suksesknya penataan kawasan yang bermafaat bagi masyarakat. Penelian ini menggunakan teori Ansell and Gash untuk menganalisis proses kolaborasi.
Metode penelitian yang digunakan Adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan akan menambah informan baru menggunakan metode snowball sampling jika dibutuhkan berdasarkan rekomendasi informan yang sudah ada.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses kolaborasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam penataan kawasan penyangga utama Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas di RW 09 Kelurahan Karet Tengsin dengan unit-unit teknis terkait dan stakeholder sudah berjalan dengan baik dan efektif. Sebagai masukan perlu ditingkatkan lagi fungsi pengawasan melalui patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Suku Dinas Perhubungan, Suku Dinas Bina Marga dan Suku Dinas PPKUMKM di lokasi dengan pendekatan humanis dan edukatif, penegakan peraturan daerah, dan kolaborasi multipihak.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Jour-nal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Arikunto, S. (2019). Prosedur penelitian. Jakar-ta: Rineka Cipta.
Creswell, J. W. (2018). Research design: Quali-tative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.
Creswell, J. W. (2021). Research design: Pen-dekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Darmadi, H. (2014). Metode penelitian pen-didikan sosial. Bandung: Alfabet.
DeSeve, E. (2007). Creating public value using managed networks. In R. S. Morse, T. F. Buss, & C. M. Kinghorn (Eds.), Transform-ing public leadership for the 21st century (pp. 203–220). Armonk, NY: M. E. Sharpe.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrated framework for collabora-tive governance. Journal of Public Admin-istration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Quali-tative data analysis: An expanded source-book (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Moleong, L. J. (2008). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kuali-tatif dalam penelitian pendidikan bahasa. Solo: Cakra Books.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjenamaan Kota Jakarta.
Rukin, S. P., & M. S. I. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Sura-baya: CV. Jakad Media Publishing.
Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuanti-tatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Al-phabet.
Sukandarrumidi. (2012). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Gajah Mada Uni-versity Press.
Sumarto, & Hetifah. (2003). Inovasi, partisipasi, dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di In-donesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-tang Pemerintahan Daerah.